Dana Desa dan Peran FNM dalam Penggunaannya

Oleh : Siti Awaliyatul Fajriyah

“Setiap desa kan dapet uang pembangunan per tahun, pada dikemanain tuh?”
“Taun ini program unggulan desa apa ya? Kan tiap taun dapet dana tuh.”
“Taun kemarin dana desa dipake buat benerin jalan, taun ini buat apa ya dananya?”

Beberapa pertanyaan diatas beberapa kali muncul dalam obrolan-obrolan masyarakat sehari-hari. Hal ini menunjukkan perhatian masyarakat terhadap dana yang diperoleh desa setiap tahun demi pembangunan desa tersebut. Dalam PERMENDAGRI Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, dijelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Cara-cara yang dapat dilalui antara lain

  1. pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya kesehatan dengan pengadaan Posyandu;
  2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa, misalnya jalan raya untuk kepentingan transportasi;
  3. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Di dalam arsitektur, ada beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara mudah yang menghasilkan dampak instan saat itu juga. Arsitek terbiasa untuk menganalisis masalah dari sumbernya dan mencari penyelesaiannya dengan pendekatan ruang. Ketika di sebuah kawasan kota terjadi kemacetan yang tak kunjung slesai, dibutuhkan analisis mendalam mengenai penyebab kemacetan tersebut. Bukan sesederhana kurang lebarnya badan jalan, atau tidak adanya pengatur lalu lintas, bisa jadi ada hal-hal lain yang berkaitan dengan konteks ruang sekitar yang terjadi berulang setiap hari yang secara tidak langsung membuat kemacetan. Setelah mengetahui akar masalahnya, arsitek akan menyelesaikan masalah itu dengan pendekatan keruangan. Bagaimana ruang dapat mengintervensi kemacetan yang terjadi? Bagaimana kemungkinan-kemungkinan perlakuan yang akan timbul setelah intervensi itu dilakukan? Dan akhirnya melahirkan sebuah desain yang menjadi intervensi positif terhadap masyarakat.

Masyarakat pedesaan cenderung lebih menyukai hal-hal berwujud fisik dalam penggunaan dana desa. Oleh karena itu, penggunaan dana desa untuk mengintervensi ruang di desa cukup tepat dilakukan. Masyarakat dapat merasakan secara langsung hasil penggunaan dana desa. Masalah-masalah yang mulanya dirasakan, akan otomatis terselesaikan.

Dalam konteks pedesaan dengan dana yang diterimanya setiap tahun, membutuhkan waktu yang agak panjang untuk merealisasikan ide-ide yang muncul. Ketika sudah menemukan kesempatan yang tepat untuk mewujudkan desain, harus ada penyesuaian kembali agar desain tersebut masih relevan untuk dibangun. Untuk mengoptimalkan penyelesaian masalah seperti ini, dibutuhkan dukungan penuh masyarakat, salah satunya dengan perencanaan partisipatif.

Perencanaan partisipatif atau dalam bahasa asalnya disebut dengan istilah Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pembangunan. Pendekatan PRA bercita-cita menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan. Gambaran umum daur program atau langkah-langkah pengembangan program, secara ringkas adalah sebagai berikut (Chambers, 1992) :

  1. Pengenalan masalah/kebutuhan dan potensi serta penyadaran;
  2. Perumusan masalah dan penetapan prioritas;
  3. Identifikasi alternatif-alternatif pemecahan masalah/pengembangan gagasan;
  4. Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat;
  5. Perencanaan penerapan gagasan; Penyajian rencana kegiatan;
  6. Pelaksanaan pengorganisasian;
  7. Pemantauan dan pengarahan kegiatan;
  8. Evaluasi dan rencana tindak lanjut.

Peran para anggota Forum Negarawan Muda dalam hal ini sangat bervariasi. Dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan perencanaan partisipatif, FNM dapat menjadi pendamping masyarakat dalam memberi masukan-masukan. Hal ini sangat tepat karena kebanyakan anggota FNM merupakan mereka yang pernah tinggal di kota, desa maupun keduanya sehingga dapat menyumbangkan pandangan yang lebih kaya dibanding masyarakat desa yang cenderung terkungkung oleh kehidupan desa. Pembangunan desa bukan ditujukan untuk membuatnya menjadi kota seperti yang kita kenal. Namun justru memperkaya desa itu dengan berbagai kearifan lokal yang tumbuh dari masyarakat. Dengan metode perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat lokal, maka masalah yang diungkap adalah masalah mereka sendiri, bukan mencontek dari desa sebelah. Aspirasi-aspirasi yang muncul pun berasal dari buah pemikiran dan kebiasaan masyarakat setempat.

Ketika semuanya sudah disintesis oleh sang arsitek, desain yang dilahirkanpun akan kontekstual. Bukan sebuah desain yang jatuh dari langit dan dipaksa hadir di masyarakat (top down), namun desain yang tumbuh dari akar kebudayaan masyarakat setempat (bottom up). Dana desa akan terlihat dengan jelas kemana larinya. Pembangunan rancangan ini menjadi bukti fisik aliran dana desa. Jika memungkinkan, justru realisasi desain dapat diperketat pengeluaran dananya dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di desa tanpa mengeluarkan biaya. Penggunakaan barang-barang bekas yang dikumpulkan oleh masyarakat dapat menjadi alternatif yang bijak untuk dilakukan.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *