Dilema Sang Aktivis

Oleh: Awaluddin

Mencoba mengkritisi kalimat pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 bahwa “katanya” tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, namun faktanya dilapangan kita justru sebagai bangsa dibodohi oleh mereka para pemangku kebijakan yang notabenenya adalah orang yang kita amanahkan untuk memperbaiki negara ini. Saya menggunakan kata “memperbaiki” karena memang pada awalnya negara kita telah dirusak oleh oknum-oknum, entah itu oknum luar dari lingkaran kita (bangsa Indonesia) ataupun oknum dalam negeri kita sendiri.

Saya mengatakan kita “dibodohi” sebabnya dikarenakan pemerintah di satu sisi memaksa kita untuk cerdas, namun ketika kita cerdas dan kritis dalam berfikir, kritis dalam menanggapi kebijakan birokrat, apa yang terjadi? Kita justru dihujat, gerakan kritis kita dimatikan, kita bahkan diancam dikeluarkan dari kampus jika yang kita kritisi adalah kebijakan birokrat kampus.

Menanggapi slogan andalan presiden ke-7 kita dalam 70 tahun kemerdekaan Indonesia, yakni “Revolusi Mental”, pertanyaan saya sudah sejauh manakah hal itu dilakukan? Toh pendidikan kita hari ini masih tetap saja memaksa kita menjadi output yang siap kerja dimana arus kapitalisme yang semakin kejam dan serakah terhadap materi, sehingga menjadikan kita sebagai bagian dari faktor produksi yang artinya kita tak lebih dari sebuah produk bagi mereka sang pemilik modal.

Arus kapitalisme kejam yang terlalu memusatkan pembangunan di pusat ibukota membuat terjadinya penumpukan uang disana. Sebesar 70% dari uang yang beredar di Indonesia faktanya tertimbun di ibukota dimana uang tersebut hanya dimiliki 2% penduduk Indonesia. Inilah bukti kejam dan keserakahan di negara kapitalis yang bertopeng negara sekuler yang kita sebut Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara sekuler dengan penduduk Islam terbanyak di dunia, tapi tetap saja masih terjadi kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Apakah akar permasalahan dari semua ini? Apakah sistemnya yang salah? Toh, yang membuat sistem itu sendiri dominan adalah mereka pada birokrat kotor. Apakah mungkin birokratnya yang salah? Tapi mereka lahir dari sistem yang kotor juga.

Tulisan ini bukanlah tulisan yang ingin membuat para pembaca menjadi pesimis dengan kondisi negara kita sekarang, tapi lebih kepada bagaimana si penulis ingin menyadarkan para pembaca tentang kondisi kita yang sedang urgent dan butuh solusi konkrit secepatnya, sehingga marilah kita bersama sepakat sebagai sesama bangsa yang menginginkan perubahan untuk segera menciptakan revolusi.

Banyak dari mereka yang menginginkan revolusi dengan aktualisasi lewat toa-toa aksi di jalan, namun faktanya mereka tak mampu menciptakan perubahan, yang ada hanyalah mewariskan aksi-aksi yang disusupi oleh kepentingan. Merekalah yang pantas kita katakan para kapitalis, yang menghalalkan penggunakan nama rakyat dalam meloloskan kepentingan.

Disisi lain dalam aspek kausalitas, tanpa sadar para pemangku kebijakan ini telah menanamkan pendidikan politik yang negatif, yang pastinya menciptakan calon pemimpin yang akan sama dengan dirinya sendiri atau bahkan mungkin jauh lebih buruk.

Tak bisa kita pungkiri bahwa kekejaman kapitalisme makin merajalela di negeri kita ini, dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Pendapatan yang besar akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas akan menciptakan SDM yang produktif, dengan SDM yang produktif akan menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual tinggi, produk yang memiliki nilai jual tinggi akan menghasilkan pendapatan yang besar dan seterusnya begitupun sebaliknya. Kita harus sepakat bahwa kita harus memutus salah satu dalam lingkaran tersebut. Apakah pendapatan yang akan kita perbaiki, apakah pendidikan, apakah SDM ataukah produk yang harus kita perbaiki. Seperti contoh halnya Malaysia yang berani memutus lingkaran setan di bidang pendapatan, dimana saat harga minyak melonjak, Malaysia kemudian menjual minyak buminya lalu mengirim mahasiswanya belajar keluar negeri lalu hingga mahasiswanya kembali ke negaranya dan menciptakan perubahan.

Sebenarnya anggaran pendidikan Indonesia 20% dari APBN itu cukup mampu membiayai mereka yang berprestasi untuk menempuh pendidikan di luar negeri, namun mereka yang berprestasi kurang mendapat perhatian, bahkan jika mereka telah berhasil menyelesaikan studi di luar negeri kebanyakan dari mereka tak diberdayakan dalam negeri. Nepotisme masih menjadi syarat untuk mendapatkan pekerjaan.

Jika pendidikan adalah akar masalah dari banyaknya problem di negeri ini, maka kita akan sampai pada masalah apakah sistem pendidikannya yang bermasalah ataukah orang yang membuat sistem ini yang bermasalah, toh pada dasarnya orang-orang yang membuat sistem pendidikan tersebut juga lahir dari sistem pendidikan. Lalu kita pun terjebak lagi dalam lingkaran setan.

Sebagai generasi penerus bangsa ada 100 alasan kenapa kita pesimis untuk memperbaiki kondisi bangsa ini, tapi kita harus tahu bahwa ada 1001 alasan mengapa harus optimis untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. (FW)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *