Ekonomi Kerakyatan, Kemana Berjalan?

Oleh: Anam Lutfi

 

Semua kebijakan yang memihak kepada rakyat adalah ekonomi kerakyatan, tidak perlu repot mendefinisikannya (Rizal Ramli, 2013)

Wacana tentang ekonomi kerakyatan sudah muncul sejak Bung Hatta (Meutia Hatta, 2011), menyampaikan:

“Bagi kita, rakyat itu yang utama, rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan (souvereiniteit), karena rakyat itu jantung hati bangsa, dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi rendah derajat kita. Dengan rakyat itu kita akan naik dan dengan rakyat kita akan turun. Hidup atau matinya Indonesia Merdeka, semuanya itu bergantung kepada semangat rakyat. Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru ada berarti kalau di belakangnya ada rakyat yang sadar dan insyaf akan kedaulatan dirinya” (Mohammad Hatta, Daulat Ra’jat, 20 September 1931 – ejaan disesuaikan dengan EYD).

Pembahasan ekonomi kerakyatan dilanjutkan oleh Prof Mubyarto (1938-2005) di Fakultas Ekonomi, UGM dengan aktif di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. Beliau menggagas tentang inpres desa selama pemerintahan orde baru dengan menanamkan pokok pada konsep Ekonomi Pancasila, yakni dikembangkannya koperasi, adanya komitmen pemerataan, lahirnya kebijakan ekonomi yang nasionalis, perencanaan yang terpusat, dan pelaksanaannya secara desentralisasi Perjuangan selanjutnya dilakukan oleh Prof. Edi Swasono (Guru Besar Ekonomi di FEUI) yang secara konsisten menyampaikan dan memelihara imaji kehendak ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan bertolok atau berdasar pada ideologi bangsa yaitu PANCASILA, sehingga secara redaksional kadang dikenal sebagai ekonomi pancasila. Konsep dasarnya menempatkan individu atau rakyat sebagaimana pasal 1 ayat 2, yaitu kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat. Menjadikan rakyat sebagai sentral substansional dalam pembangunan ekonomi negara. Dengan demikian rakyat yang bersatu dalam persatuan Indonesia, melalui sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam mengejawantahkan berkeTuhanan Yang Maha Esa.

Rakyat sebagai sentral dalam pembangunan ekonomi memiliki peran dalam penentuan arah dan nasib bangsa, dengan mekanisme kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Konsep ekonomi kerakyatan kemudian dinyatakan dalam konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 UUD 1945, yang menjelaskan secara terperinci mengenai, (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (harus) dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Selain itu negara memiliki peran yang sangat besar dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar[1].

Dalam rangka menangkap semangat reformasi, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi; maka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan terus-menerus keseluruhan program pembangunan seyogyanya mengacu pada paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community-based development) atau pembangunan yang berpusat pada manusia (people-centered development). Konsep pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat tersebut antara lain berlandaskan azas-azas: (a) komitmen penuh pemerintah dengan keterlibatan minimal (fully committed with less involvement), pemerintah berintervensi hanya apabila terjadi distorsi pasar dengan cara selektif dan bijaksana (smart intervention); (b) peran-serta aktif (participatory process) dari seluruh komponen masyarakat madani (civil society); (c) keberlanjutan (sustainability); serta (d) pendanaan bertumpu pada prinsip-prinsip: efisiensi, efektivitas , transparansi, dan accountability serta dapat langsung diterima oleh masyarakat yang betul-betul memerlukan (intended beneficiaries). Sebagai konsekuensinya semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) atau semua unsure masyarakat madani (pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi serta masyarakat dan/atau LSM) haruslah dilibatkan di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah/lokal[2].

Jauh-jauh hari pada tahun 1934 Bung Hatta telah menolak pasar-bebasnya Adam Smith. Tatkala memimpin perhimpunan Indonesia sebelum tahun 1930 dengan tegas menolak pula komunisme. Kemudian ketika beliau dibuang di Boven Digoel pada tahun 1935 Bung Hatta sudah mulai menggagas Pasal 33 UUD 1945. Konsepsi ekonomi Bung Hatta, pembangunan negara adalah proses humanisasi, memanusiakan manusia, bahwa yang dibangun adalah rakyat, by name by address. bahwa pembangunan ekonomi adalah salah satu pendukung pembangunan negara. Di dalam kehidupan ekonomi yang berlaku adalah “daulat-rakyat” bukan “daulatpasar”. Bung Hatta menegaskan pula bahwa di dalam membangun perekonomian nasional berlaku “doktrin demokrasi ekonomi”, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang, kemakmuran adalah bagi semua orang, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.

Dengan demikian ekonomi kerakyatan adalah ekonomi dengan kesamaan akses dalam pembangunan negara. Akses ekonomi, politik, sosial, hukum, pendidikan dan lain sebagainya sebagai perwujudan dari kedaulatan tertinggi ditangan rakyat. Selain itu acuan dan tujuan utama pembangunan ekonomi tidak lepas dari tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, by name by address, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam menjadi perdamaian dunia. Tujuan besar ini perlu kembali diteguhkan, apakah selama ini kebijakan pembangunan ekonomi kita telah mewujudkan tujuan negara, dalam kesejahteraannya, by name address. Atau hanya memberikan pada sekelompok golongan dengan kemudahan akses terhadap sumber daya-sumber daya ekonomi?.

[1] Johan Purnama, Faishol Adib, dan Annas Bentari. Telaah Wacana Ekonomi Kerakyatan.

[2] Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita. 2001. Membangun Ekonomi Rakyat Untuk Mewujudkan Indonesia Yang Kita Cita-Citakan.

Foto: www.pusakaindonesia.org

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *