Kepemimpinan Muda Daerah Pondasi Utama Menuju Kebangkitan Indonesia

Oleh: Dicky Adra Pratama

 

Kemajuan

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia merupakan Negara yang memiliki Kekayaan luar biasa. Kekayaan Sumber Daya Alam seperti pertambangan, hasil laut, agraria hingga Sumber Daya Manusia Indonesia yang berjumlah hingga 250 juta. Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI, Hardiyanto mengatakan, Jika dilihat dari Neraca Aset Negara yang tercatat di laporan keuangan Pemerintah Pusat sampai pada akhir 2014 lalu, nilai kekayaan Indonesia bisa mencapai Rp.1,949,15 triliun.

Data tersebut yang tercatat di Pemerintah Pusat, belum dengan hasil pencatatan dari konsolidasi Pemerintah Daerah. Dari laporan keuangan tersebut saja kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia sangat kaya. Bahkan, Kekayaan indonesia tidak terhingga karena tidak semua kekayaan Indonesia bisa dihitung, seperti udara.

Kekayaan tersebut tidak hanya berhenti pada data statistik saja, dengan bonus demograsi pada tahun 2020-2030 mendatang yang artinya penduduk dengan umur produktif lebih banyak dari penduduk yang umurnya tidak produktif, yakni sebanyak 70% atau sekitar 180 juta penduduk Indonesia. Serta bila merujuk pada data World Bank dari The 2011 International Comparison Program (ICP) pada 2014 lalu yang menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia sedang mengalami kemajuan dengan PDB sebesar 2,3% menduduki peringkat 10 negara dengan perekonomian terbesar di Dunia. Artinya, dengan segala potensi yang ada, bila dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia dan terutama para pemimpinnya, Indonesia akan menuju Kebangkitan yang dicita-citakan.

Sesuai dengan laporan McKinsey Global Institute (MGI) yang dipublikasikan pada bulan September 2012 dengan tajuk “The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential” yang memprediksi bahwa pada tahun 2030 Indonesia berpotensi besar untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di Dunia. Pertumbuhan ekonomi yang saat ini sebesar 6% apabila iklim ekonomi Indonesia stabil maka dipikiran PDB Indonesia akan mencapai USD 6,7 triliun.

 

Kepemimpinan Muda Daerah dan Indonesia Bersih

16 tahun semenjak Otonomi Daerah dilaksanakan, yang berarti Daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, tidak menjadikan korupsi di Indonesia berkurang, korupsi yang sebelumnya banyak terjadi di Pemerintah Pusat juga ikut mengorganisasi diri hingga ke Daerah. Kemendagri dari tahun 2004 hingga Februari 2015 mencatat ada 291 kepala daerah tingkat provinsi maupun kota/kabupaten terlibat dalam kasus korupsi. Tercatat juga 1.221 nama pegawai pemerintah yang terlibat dalam kasus korupsi.

Dalam publikasi Tempo yang setiap tahunnya memberikan penghargaan kepada 10 orang pemimpin daerah terbaik di Indonesia dengan kriteria utama bersih dari korupsi serta dapat menjadi panutan bagi masyarakatnya di masa yang akan datang.    Kita bisa melihat bahwa kepemimpinan merupakan unsur penting dalam pencegahan korupsi. Keberhasilan daerah selalu ditentukan kualitas kepemimpinan yang bersih dari korupsi. Halnya daerah memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan perekonomiannya jika setiap potensi tersebut tidak dikorupsi.

Banyak Kepemimpinan Muda di Daerah yang menorehkan prestasi perubahan dalam pencegahan korupsi seperti Gamawan Fauzi yang menjabat sebagai Bupati Kota Solok pada usia 38 tahun. Beliau melakukan pemotongan honorarium tambahan aparat pemerintahan yang pertanggungjawabannya kurang jelas dan juga melakukan perhitungan honor tersebut secara transparan sehingga berhasil mengalokasikan dana sebesar 14 milyar ke sektor produktif.

Ada juga Bupati Kebumen, Rustriningsih yang dengan mekanisme Proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) lelang terbuka nya. Proses lelang yang terbuka ini menekankan pada upaya penerapan Inpres No.5/2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Mekanisme PBJ yang terbuka maksudnya adalah dengan melakukan pelelangan di tempat terbuka; Alun-Alun Kebumen dengan tujuan menegakkan transparansi dan menghilangkan prasangka masyarakat terkait KKN dalam proses PBJ.

juga beberapa Kepemimpinan Muda lainnya yang menjadi motor penggerak pencegahan korupsi di Daerah seperti Plt.Gebernur Jakarta Basuki Tjahaja (Ahok) yang tahun 2015 ini ditetapkan sebagai Pemimpin Daerah Terbaik versi Tempo, Walikota Bandung Ridwan Kamil yang menerima 3 penghargaan dari KPK dan masih ada tokoh kepemimpinan muda lainnya.

 

Urgensi Kepemimpinan Muda

Dari uraian diatas kita dapat melihat bahwa kepemimpinan muda di daerah telah berhasil membawakan Indonesia jauh dari celah adanya extraordinary crime (Re:KKN). Namun kontras dengan prestasi kepemimpinan muda tersebut, permasalahan utama yang sedang Indonesia hadapi saat ini adalah krisis kepemimpinan. Masyarakat kecewa dengan wajah kepemimpinan yang selama ini ada, halnya banyak harapan masyarakat yang tidak terpenuh, permasalahan yang tidak terselesaikan, dan utamanya adalah korupsi yang semakin menjadi-jadi. Alhasil, terjadilah krisis kepercayaan dari masyarakat .

Masyarakat mulai menaruh kepercayaan kembali setelah munculnya beberapa wajah pemimpin daerah yang menorehkan prestasinya dalam upaya pencegahan korupsi. Kepemimpinan kaum muda dipercaya dapat membawa perubahan terhadap permasalahn korupsi saat ini. Halnya kaum muda dirasa masih idealis, konsisten, dan bersih dari korupsi. Dan juga karakteristik kepemimpinan kaum muda cukup kuat, pola pengambilan keputusan yang demokratis sehingga dapat terhindar dari upaya KKN.

Sesuai Teori Generasi Strauss dan Howe bahwa setiap generasi memiliki karakteristik masing-masing yang dibentuk dalam sejarah yang mengubah arah perkembangan masyarakatnya. Kaum muda beruntung karena dibentuk dalam iklim yang lebih baik, lebih demokratis dan tidak korup. Maka bukan suatu hal yang mustahil untuk Indonesia jauh dari korupsi. Semua itu tergantung pada kepemimpinannya.

 

Bangkit atau Mundur

Kemajuan Indonesia sudah berada di depan mata. Namun, apabila kita masih tidak bisa menghadapi dua persoalan utama yakni Kepemimpinan dan Korupsi, bisa dipastikan Indonesia malah semakin jauh dari kebangkitan. Kepemimpinan dan Korupsi saling berkaitan satu sama lain.

Kita mendambakan posisi dimana triliunan anggaran APBN-APBD benar-benar diorientasikan untuk mendorong pertumbuhan dan percepatan pembangunan. Dalam Studi yang dilakukan Paolo Mauro (1995:681-711) membuktikan bahwa korupsi membawa dampak negatif bagi rasio total investasi terhadap PDB. Artinya, korupsi memang menjadi pengaruh yang buruk terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Dari Studi seorang peneliti, Mauro, menunjukkan jika Indonesia bisa menangani masalah korupsi sehingga Indeks Perspepsi Korupsi (IPK) sama dengan Singapura, maka total investinya akan melonjak hingga 9,98%. (Nusantara, 2001)

Menurut data terbaru yang dirilis Transparency mengenai Indeks Persepsi Korupsi tahun 2014, Singapore menduduki peringkat 7 dengan IPK 84 sementara itu Indonesia naik menjadi peringkat 34 dari 107 Negara dengan angka Indeks Persepsi Korupsi 32.

Kita juga perlu wajah kepemimpinan nasional maupun daerah yang kuat untuk mengelola Indonesia yang kompleks ini terutama dalam pelaksanaan pemberantasan, pencegahan korupsi dan juga melaksanakan amanat konstitusi untuk menjaga kekayaan Indonesia. Amanat Konstitusi, Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang dengan jelas mengatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Karena jelas kesuksesan Indonesia dalam mengelola permasalahannya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang ada. Kalau pemimpinnya tidak mengerti masalah Indonesia, korup, enggan mematuhi konstitusi, maka berarti Indonesia sedang berbalik arah menuju kemunduran.

Jelas kita perlu mengisi kekosongan Kepemimpinan Muda bersih di Daerah lainnya untuk menjadikan fondasi utama dalam menyokong Kebangkitan Indonesia semakin kuat. Dan untuk mengisi kekosongan tersebut, seluruh elemen masyarakat Indonesia terutama Pemerintah Pusat dan Daerah harus memberikan usaha terbaiknya dalam melahirkan dan memberi kesempatan kepada Generasi Muda yang berkompeten untuk memimpin Daerah-daerah di Indonesia.

Kita membutuhkan kepemimpinan creative minority yang konsisten memerangi korupsi dan selalu menebarkan optimisme Indonesia akan jauh dari korupsi dan bangkit menjadi Negara besar. Semua itu menandakan bahwa sudah saatnya Kaum Muda yang memimpin Indonesia. Suara untuk membawa perubahan lewat kaum muda sudah terdengar. Apakah kita merasa terpanggil? Apakah salah satu dari Kaum Muda yang akan mengisi kekosongan tersebut adalah kita?

 

 

Referensi

Mauro, Paolo (1995). “Corruption and Growth”, The Quaterly Journal of Economics, August 1995.

Nusantara, Agung (2001). “Dampak Korupsi terhadap Ekonomi”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Maret 2001.

Kumorotomo, W (2009). “Tanpa Korupsi: Indonesia Bebas Korupsi Bukan Utopi”. Makalah Simposium Nasional 2009, UGM, Februari 2005.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *