Krisis Rohingya dan Masa Depan Komunitas ASEAN

Oleh: Mukhamad Suzianto.

(Anggota Forum Negarawan Muda, Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim Semarang).

 

Beberapa bulan terakhir kawasan Asia Tenggara diramaikan dengan masalah pengungsi Rohingya yang terus berupaya mendapatkan suaka dari negara lain, mereka terusir dari kampung halamannya dan hidup terkatung-katung ditengah lautan.

Krisis Rohingya sebenarnya ironi bagi sebuah kawasan yang telah mendeklarasikan diri mewujudkan satu komunitas, Komunitas Asean. Krisis yang melibatkan etnis Rohingya (muslim) dan etnis Lokal Myanmar yang beragama budha ini bisa menjadi batu sandungan Asean dalam mensukseskan Asean Community 2015.

Asean yang didirikan ditengah ketegangan perang dingin pada tahun 1960an mencoba meniru Uni Eropa merupakan sebuah upaya menyatukan negara-negara dikawasan Asia Tenggara yang dilakuakan para elit. Penyatuan ini belum sampai pada tahap kesepakatan antar masyarakat yang ada kawasan ini.

Upaya meng-copy paste bentuk organisasi kawasan dari Eropa ini tanpa diikuti dengan dukungan masyarakat menjadikan proses integrasi sulit untuk menemukan wujudnya. Terutama menciptakan persamaan identitas yang melekat.

Mayoritas masyarakat Asean masih menganggap kebangsaan mereka lebih penting dibanding menjadikan satu identitas dalam mengenalkan diri terhadap dunia luar. Berbeda dengan masyarakat eropa yang bangga mengidentifikasikan diri sebagai orang Eropa tidak melihat dari mana asal negaranya, baik Inggris, Jerman, Prancis ataupun lainya mereka tetap banggaa ketika menjadi orang eropa.

Fenomena seperti ini belum terjadi dilingkungan Asia Tenggara, satu contoh kecil yang tidak bisa kita bantah, apakah kita (orang Indonesia) sudah mau mengungkapkan dan memeperkenalkan terhadap dunia luar “I am South-East Asian” tentunya tidak, kita masih bangga ketika berbicara I am Indonesian, begitupun dengan masyarkat dari negara Asean lainnya.

Lalu, apa relevansi antara krisis Rohingya dengan integrasi kawasan? Bukankah secar legal-formal sudah menjadi kesepakatan negara anggota melalui deklarasi Bali pada tahun 2005? Bila kita melihat tujuan integrasi sebagaimana tertuang dalam Blue Print Asean Community, tentunya kita akan sangat mendukung upaya mewujudkan komunitas Asean ini.

Tetapi bila kita mau jujur, apakah integrasi kawasan bisa diwujudkan bila masyarkatnya masih dibelenggu konflik horizontal layaknya masyarakat primitive, sebagai contoh konflik etnik Rohingya, dan beberapa konflik lain yang memiliki motif sejenis, seperti konflik syiah di sampang (Indonesia), konflik di Thailand selatan dan konflik di Filipina selatan. Tentu bisa menimbulkan keraguan kita bahwa integrasi benar-benar berjalan sebagaimana gambaran yang muncul dalam benak elit yang ada dikawasan ini.

Kembali membahas masalah Rohingya, krisis ini memang tergolong “unik” karena berlangsung cukup lama dan belum menemukan jalan keluar. Padahal krisis ini terjadi ditengah kawasan yang mayoritas negaranya mengaku mencintai perdamaian dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian.

Bahkan terjadi dinegara dimana terdapat seorang warganya mendapat kehormatan nobel perdamaian sebagai pejuang hak asasi manusia (HAM) yaitu Aung Suu Kyi yang juga saat ini menjadi tokoh politik berpengaruh di Myanmar, namuan Suu Kyi bungkam akan hal ini. Ironi bukan?

Bila demikian, kita boleh memepertnyakan keseriusan semua pihak dalam menuntaskan krisis ini. Terutama Asean sebagai organisasi kawasan dalam melaksankan tanggunng jawabnya menciptakan perdamaian dikawasan, kemuadian peran Indonesia sebagai Negara yang seharusnya memiliki peran vital dalamkasus ini. Hal ini tidak epas dari keberadaan Indonesia sebagai salah satu Negara penggagas berdirinya asean yang merupakan Negara terbesar dikawasan (dan juga negara dengan penduduk mayoritas muslim).

Karena sikap pemerintah Myanmar yang “keras kepala” dalam menyelesaikan krisis ini kemungkinan bisa luluh hanya bila ada tekanan dari luar yang menuntut pemerintah Myanmar segera mengahiri derita ernis Rohingya atau dengan bahasa yang lebih halus sangat diperlukan intervensi kemanusian terhadap Myanmar.

Namun masalahnya, bila krisis rohingya dipertanyakan kepada Asean maupun pemerintah Indonesia, jawaban yang selalu muncul adalah (bisa juga diartikan alasan) terkendala prinsip non-intervensi yang disepakati anggota Asean, sehingga Negara-negara asean tidak diperbolehkan ikut campur dalam setiap permasalahn yang ada dinegara lain.

Non-intervensi inilah menjadikan Myanmar tetap kukuh dalam sikap dan kebijakannya dalam menghadapi masalah domestic (krisis rohinya). dalam kasus Rohingya, Prinsip non-intervensi ini jelas berseberangan dengan suara masyarakat internasional (termasuk masyarakat Indonesia) yang menghendaki adanya campur tangan Negara lain sebagai bentuk intervensi kemanusiaan agar nasib etnis Rohingya semakin jelas dan hak-hak mereka bisa dilindungi.

Namun, hingga saat ini sikap tegas dari Negara-negara Asean termasuk Indonesia belum terlihat atau belum mampu memaksa Myanmar segera mengahiri masalah ini. Dalam hubungan antar bangsa,keadaan ini memiliki dua kemungkinan bila melihat alasan mendasar yang menjadi landasan bagi semua Negara Asean dalam menyikapi krisis Rohingya.

Pertama adalah sikap para pemerintah Negara Asean yang terkesan “tidak tegas” merupakan bentukpenghormatan akan prinsip non-intervensi sebagai upaya menjaga keutuhan asean dan dalam kemungkinan ini Negara-negara asean meyakini bahwa Myanmar akan mampu menuntaskan masalahnya sendiri.

Kedua adalah negara-negara Asean memang tidak sunggguh-sungguh dalam menuntaskan krisis Rohingya. Ini berarti Negara-negara Asean menganggap prinsip non-intervensi juga sebagai prinsip resiprositas. artinya Negara asean tidakmau mengambil kebijakan yang akan menjadi blunder dimasa mendatang.

Bila demikian, anggapan bahwa asean didirikan hanya merupakan kesepakatan anta relit benar adanya, dan yang lebih parah lagi prinsip non-intervensi sejatinya merupakan alat yang digunakan pemerintah di negara-negara Asean untuk memepertahankan eksistensi dan kekuasaannya, kita tidak tau motif sesungguhnya dari setiap sikap negara asean dalam Krisis ini. Tetapi penyelesaian tetap harus menjadi prioritas demi kepentingan bersama. Terutama mensukseskan semua agenda Asean.

Komunitas asean sudah didepan mata, permasalahan Rohingya sepatutnya tidak dianggap remeh. Karena konflik yang juga “dibumbui’isu keagamaan tidak menutup kemungkinan dapat menyebar luas dan mampu mengancam stabilitas kawasan.

Bila krisis tidak ditangani secara serius dan mendorong distabilitas kawasan, mungkinkah integrasi bisa diwujudkan Karena kita semua tahu bahwa agama budha dan agama islam memiliki jumlah penganut yang tidak sedikit di kawasan Asia Tenggara.

Harapannya tentu semua pihak secepatnya mengedepankan keperntingan bersama, dalam hal ini menemukanjalan keluar untuk krisis Rohingya, agar komunitas asean tidak sekedar agenda politik para elit dikawasan.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *