Membangun Desa, Langkah Membangun Bangsa

Oleh : Yulinda Dwi Komala

Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan menjadi pilar utama pembangunan di Indonesia dan Negara berkembang. Luas wilayah pedesaan yang menjadi penggunaan lahan terbesar di Indonesia menjadi potensi tersendiri dalam pembangunan bangsa. Namun pola pembangunan yang sentralistik telah mengubah pandangan pemerintah maupun masyarakat terhadap desa itu sendiri.

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perdesaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, adanya pola berpikir yang mengkotak-kotakkan desa sebagai kategori sektoral (bias sektoral) menjadikan “desa sebagai tata kelola komunitas” yang diberlakukan sebagai salah satu sektor tersendiri yang lepas dari sektor-sektor lainnya. Akibatnya, desa yang diberlakukan sebagai sektor cenderung menciptakan fragmentasi kepentingan terkotak-kotak yang berdasar pada kepentingan. Sehingga penerapan pemberdayaan masyarakat masih dalam skala proyek-proyek, dan pendekatan pemberdayaan masyarakat diberlakukan hanya sebagai sebuah “sektor” tersendiri. Kesenjangan desa-kota atau antar wilayah pedesaan pun semakin besar dengan adanya cara pandang tersebut. Berbagai upaya untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah telah lama dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program nasional.

Undang-Undang Desa

Sejak tahun 1998, terjadi perubahan paradigma kepada pembangunan secara desentralisasi. Sesuai dengan perubahan tersebut, pemerintah mengembangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk mengatasi persoalan kesenjangan wilayah dan pengentasan kemiskinan. Program tersebut berawal dari poverty alleviation, dengan tujuan mengarahkan masyarakat desa mampu mengelola secara mandiri perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa beserta pendayagunaan hasil-hasil pembangunan desa secara mandiri.

Setelah pengimplementasian sampai pada anggaran tahun 2014, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dapat dikatakan baik dan memberikan prestasi berupa penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola kegiatan pembangunan desa, sehingga biaya kegiatan pembangunan menjadi relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak lain. Dengan dilatarbelakangi keberhasilan program PNPM, maka desa dianggap sudah mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri. Sehingga pada tahun 2014, Presiden RI mengesahkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Sesuai dengan komitmen pemerintahan Jokowi-JK yang menjadikan desa sebagai pondasi pembangunan nasional, dan diperkuat dengan munculnya Gerakan Nasional Desa Membangun Indonesia yang diprakarsai oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar.

Dalam pasal 78 UU Desa, dijelaskan bahwa “Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan”. Pada bagian ini, dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengembangkan wilayahnya. Sehingga desa berhak untuk melaksanakan perencanaan program sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pembangunan. Namun dengan begitu, desa harus memiliki sumber pendanaan yang memadai, memiliki hak untuk mengelola asset dan membentuk usaha, serta diberi kewenangan untuk menjalankan sendiri (swakelola) proyek-proyek skala desa.

Pendanaan Desa

Desa memiliki tujuh sumber pendapatan, yaitu pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dana desa dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, dan pendapatan yang sah. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10 persen setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana desa ini diperuntukkan 70 persen untuk pembangunan dan 30 persen untuk operasional aparatur desa.

Berdasarkan Permen Keuangan No. 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, prinsip alokasi dana desa pada setiap kabupaten/kota dilakukan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Gambar 1 Skema Pendanaan Desa

Sumber : Pembangunan Pedesaan, Budiman Sudjatmiko, 2015

Sumber : Pembangunan Pedesaan, Budiman Sudjatmiko, 2015

Implementasi UU Desa

Total dana desa yang dikucurkan pada tahun 2015 kemarin sebesar 20,7 triliun, yang diberikan kepada sekitar 70.000 desa di Indonesia. Nilai dana desa yang dikeluarkan tersebut akan meningkat setiap tahunnya seiring perkembangan desa. Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendesa PDTT), Marwan Jafar, menyatakan bahwa dana desa tahun 2015 telah mampu memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,5 persen, dan rencananya pada tahun 2016 dana desa meningkat menjadi 47 triliun. Beliau mendorong desa-desa untuk membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), karena pada pelaksanaannya BUMDes merupakan program yang dapat dengan cepat meningkatkan perekonomian desa. Dengan begitu, maka desa yang mandiri pun dapat dengan cepat terwujud, tidak terus bergantung terhadap dana desa yang dialokasikan dari dana daerah.

Meskipun begitu, Marwan menyebutkan hambatan dan tantangan yang dialami selama pengimplementasian UU Desa, diantaranya:

  1. Adanya fragmentasi penafsiran UU Desa di tingkat elit, yang berimplikasi pada proses implementasi dan pencapaian mandat yang tidak utuh
  2. Terjadi pragmatisme yang mengarah pada hilangnya kreativitas dalam menggali sumber daya lokal di desa. Dana desa belum digunakan secara optimal untuk menggali sumber pendapatan baru melalui investasi produktif yang dijalankan oleh masyarakat
  3. Demokratisasi di desa masih menghadapi kendala praktik administratif. Aparat daerah cenderung melakukan tindakan kepatuhan dari pusat untuk mengendalikan pemerintah desa, termasuk dalam hal penggunaan dana desa. Dalam desa pun terkendala oleh lemahnya tingkat partisipasi yang substantif dan konstruktif dari masyarakat desa
  4. Penguasaan rakyat atas tanah dan sumber daya alam belum terintegrasi dan belum menjadi basis dari proses pembangunan dan pemberdayaan desa
  5. Praktik pelaksanaan musyawarah desa cenderung patriarki (peran perempuan mengalami marjinalisasi)
  6. Tata ruang kawasan pedesaan harus tunduk pada tata daerah. Pembangunan desa skala lokal terkendala dengan pola kebijakan tata ruang pedesaan yang berpola top-down. Sehingga menyebabkan desa kehilangan askes sumber daya akibat kebijakan tata ruang yang belum mengakomodir aspirasi desa.

Dari sisi sistem penyaluran dana, KPK juga menyampaikan beberapa evaluasi. Johan Budi, Plt. Wakil Ketua KPK, mengatakan adanya 14 permasalahan, yang dibagi dalam empat aspek, yaitu aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia.

Tahun pertama pengimplementasian program wajar apabila masih mengalami berbagai persoalan, terutama sistem penyaluran dan pengelolaan dana desa, serta masih adanya kekhawatiran dalam pemberian kewenangan. Tapi walaupun begitu, kekhawatiran pemerintah tidak bisa menjadi alasan dalam menghalangi demokratisasi masyarakat desa. Monitoring dan evaluasi berkala yang dilakukan akan membantu pengembangan serta penyempurnaan program kedepannya. Sehingga terciptalah sistem yang terpadu dan jelas yang memudahkan seluruh pihak dalam membangun desa-desa di Indonesia.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *