Mengusir Keminderan Intelektual: Menggali Cahaya Islam untuk Membangun Politik Berkeadaban dan Berkeadilan

Oleh: Muhammad Jazir ASP.
(Takmir Masjid Jogokariyan, Tim Ahli Pusat Studi Pancasila UGM).

 

Pengantar

Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang menggulirkan sejarah, mempertemukan kita kembali dalam dialog tentang Negara Islam. Dengan momentum jelang isra’ mi’raj tahun 2015 ini, yang mengingatkan kembali pada surat Dahlan Ranuwiharto –ketua PBHMI pada waktu itu- kepada Presiden RI Soekarno menjelang ceramah peringatan Isra’ Mi’raj tanggal 13 April 1953.

***

Jakarta, 13 April 1953
Ke Hadapan Diri Pribadi
Bung Karno
Presiden Republik Indonesia
Di Jakarta

 

Bung Karno yang kami muliakan! Assalamu’alaikum wr.wb!

Berhubung dengan peringatan Isra’ Mi’raj yang akan diadakan di Istana malam ini, di mana di dalam amanat Bung Karno nanti akan disinggung persoalan sekitar Negara Nasional dan Negara Islam, izinkanlah kiranya kamiturut mengemukakan pikiran kami mengenai soal ini.

Pada hemat kami di dalam persoalan ini tersangkut tiga buah probeleemstelling pokok, yang masing-masing menghendaki jawaban dari penjelasan.

Probeleemstelling yang pertama, ialah mengenai pengertian-pengertian Negara Nasional dan Negara Islam. Pada hemat kami, di dalam masyarakat kita masih terdapat kekacauan pengertian tengtang kedua istilah ini seolah-olah yang satu adalah lawan dari lainnya. Di kalangan Islam ada beranggapan bahwa Negara Nasional adalah lawan dari ide Negara Islam yang mereka cita-citakan sehingga adanya Negara Nasional dianggapnya sebagai suatu hal yang tidak sesuai dengan cita-cita mereka itu.

Di kalangan bukan Islam ada yang beranggapan bahwa ide Negara Islam adalah bertentangan dengan adanya Negara Nasional, sehingga cita-cita menuju Negara Islam diartikan sebagai cita-cita hendak menghapuskan Negara Nasional yang telah berdiri.

Alangkah berfaedah sekali jika Bung Karno malam nanti memberi penjelasan secukupnya mengenai pengertian kedua istilah ini, meskipun dalam kunjungan Bung Karno ke Aceh baru-baru ini Bung Karno telah memberi penjelasan sekadarnya.

Probeleemstelling yang kedua, ialah mengenai hubungan antara: ideologi Pancasila dengan Ideologi Islam. Di samping adanya pendapat bahwa Pancasila dengan ideologi Islam. Di samping adanya pendapat bahwa Pancasila adalah tidak bertentangan dengan Islam, ada pula pendapat bahwa juga Islam tidak bertentangan dengan Pancasila.

Selain itu, ada pula pendapat, bahwa Islam dan Pancasila yang satu terhadap yang lain adalah bertentangan, dan yang dikehendaki ialah Pancasila atau Islam.

***

Bung Karno dalam pidato Isra’ Mi’raj itu menjawab antara lain:

“Tepat dikatakan oleh Saudara Dahlan, bahwa memang banyak salah paham tentang pengertian Nasional, pihak nasionalis banyak salah paham tentang pengertian Islam. Maka oleh karena itulah, aku merasa berbahagia mendapat kesempatan untuk mengupas ala kadarnya soal-soal, beberapa soal yang mengenai Nasional dan Cita-cita Islam.

Apakah ada cita-cita Islam, Saudara-saudara? Dengan tegass jawabannya ialah: ya ada, Islam mempunyai cita-cita. Islam mempunyai macam-macam cita-cita. Cita-cita mengenai ketatanegaraan punya, cita-cita mengenai kehidupan rohani khususnya sudah barang tentu punya.”

“Saudara-saudara, maka dlam aku pada berkata, tiap-tiap orang warga negara Indonesia mempunyai hak sepenuhnya untuk mempropagandakan akan ideologinya, mengertilah hendaknya bahwa negara kita sekarang ini sebagai yang kita proklamirkan pada tanggal 117 Agustus 1945 disertai dengan Undang-Undang Dasarnya, diikuti kemudian oleh Undang-Undang Dasar Sementara RIS, diikuti kemudian oleh Undang-Undang dasar sementara Republik.”

“Saudara-saudara tahulah, Pancasila ini sudah satu kompromis yang laksana meminta kita punya darah dan air mata. Siapa yang membuka sejarah kita terutama sekali pada bulan Juli 1945, satu bulan sebelum proklamasi Indonesia berkumandang di angkasa. Siapa yang membuka riwayatnya kita punya musyawarat-musyawarat, kita punya perdebatan-perdebtan, kita punya pertikaian satu sama lain, bahkan kita punya pada waktu itu hampir menjadi kita punya kebencian satu sama lin, akan mengerti bahwa Pancasila sudah satu kompromis.

Pada waktu itu di dalam sidang badan yang dinamakan Dokuritsu Zunbi Cosakai. Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia, pada waktu itu pemimpin-pemimpin Islam duduk dengan pemimpin-pemimpin Nasional dengan pemimpin-pemimpin Sosialis. Pada waktu itu mula-mula bicara tenang-tenang, pada waktu makin berkobar-kobar, pada waktu itu hampir-hampir pecah persatuan nasional kita. Pada waktu itu kalau pecah, tidak mungkin ada proklamasi 17 Agustus 1945. Pada waktu itu aku ada, Kyai Masykur ada, Ki Bagus Hadikusumo ada, Saudara Chairul Saleh ada, Muhammad Yamin ada, pemimpin-pemimpin seluruh Indonesia berkumpul membicarakan akan dasar-dasar negara yang diproklamirkan.

Alangkah berbahayanya situasinya pada waktu itu. Tetapi Allah SWT Saudara-saudara memberi ilham, memberi taufik hidayatakan perssatuan kita. Memberi, menjelma satu dasar yang bisa disetujuinya, yaitu dasar Pancasila, yang sampai di dalam tiga Undang-Undang Dasar RI tidak akan pernah terangkat. Undang-Undang Dasar RI Yogyakarta, Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar Sementara RI, sekarang ini, Pancasila tetap berpegang teguh, ialah oleh karena Pancasila sudah satu kompromis yang dapat mempersatukan golongan-golongan ini. Maka oleh karena itu, Saudara-saudara indaf dan sadarilah akan keadaan yang berbahaya di dalam bulan Juli 1945 itu. Jangan kita, Saudara-saudara mengalami keadaan yang demikian itu. Jangan pecah persatuan kita. Dan jikalau kukata “pecah persatuan kita,” kalau aku berkata demikian, itu berarti pecah, gugur, meledak, musnah negara kita yang telah kita perjuangkan bersama ini dengan penderitaan, dengan segenap penderitaan dan segenap korbanan yang hebat-hebat. Kembalilah pada persatuan. Aku sama sekali –sebagai tali berulang-ulang kukatakan- tidak pernah melarang sesuatu orang mempropagandakan ideologinya. Tetapi ingat, persatuan mutlak, persatuan mtlak, persatuan mutlak, accepten leggen kepada persatuan.”

***

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Fitur demografis ini mau tidak mau mengantarkan umat Islam di Indonesia, juga warga negara Indonesia yang lain, terus-menerus bergulat dengan pertanyaan mengenai peran Islam dalam negara dan masyarakat.

Pada masa Orde Baru, pertanyaan ini dikubur dengan paksa melalui tindakan negara yang menjadikan Pancasila sebagai ‘asas tunggal.’ Pembajakan Pancasila oleh rezim yang berkuasa juga digunakan untuk mengenyahkan semua kekuatan yang menjadi ancaman bagi stabilitas rezim, baik yang ada di sisi kiri (‘ekstrim kiri’) maupun mereka yang berada di sisi kanan (‘ekstrim kanan’) alias Islam Politik. Walaupun sikap ini sedikit berubah di akhir masa pemerintahan Orde Baru, pertanyaan ini masih belum muncul kembali kepermukaan.

Reformasi membuka sumbat yang tertutup. Berbagai gerakan Islam yang tadinya terlarang, di bawah tanah, atau berdiaspora ke luar negeri, muncul kembali. Kembalinya Islam di dalam politik dan visibilitasnya dalam masyarakat, dengan beragam partai dan organisasinya, membuat pertanyaan mengenai peran Islam dalam negara dan masyarakat kembali mengemuka. Secara sederhana, pertanyaan itu dapat dirangkum dalam pertanyaan berikut:

Seperti apakah hubungan negara dengan agama yang paling ideal? Bagaimanakah peran agama dalam kehidupan politik yang beradab?

 

Latah “Menghakimi Agama”

Hari ini, wacana intelektual yang dominan mengenai hal tersebut cenderung berat sebelah. Kebanyakan mengarah pada dekonstruksi pemahaman agama. Agama, dalam hal ini Islam, harus disesuaikan dengan doktrin sekuler yang memisahkan agama dengan negara sama sekali. Jika pemahaman agama masih belum sesuai dengan doktrin tersebut, maka pemahaman agama tersebut harus ditafsir ulang supaya sesuai. Jika Cak Nur dahulu masih berpegang pada dalil untuk berijtihad mengenai di mana peran agama dalam negara, kini sebagian orang yang mengklaim meneruskannya bahkan tiba pada titik mempertanyakan fundamen-fundamen teologis Islam. Tentu saja hal ini lebih memicu kontroversi daripada menemukan solusi.

Tidak hanya tidak kreatif, kecenderungan semacam ini tidak bermanfaat karena uda hal. Pertama, membongkar fundamen teologis suatu agama justru akan mempersulit dialog mengenai peran agama dalam negara dan masyarakat, karena yang terjadi adalah monolog untuk memaksa sekelompok umat beragama melepaskan apa yang mereka yakini. Jika mereka menolak menerima penafsiran baru yang sesuai dengan doktrin sekularisme, maka mereka ‘dikeluarkan’ dari hak-hak mereka sebagai warga negara. Meminjam istilah Jose Cassanova, orang-orang religius “dienyahkan” dari politik. Karena sifatnya yang moonolog (meskipun sering mengkampanyekan dialog antar-agama), kecenderungan semacam ini memancing reaksi yang seeringkali berupa kekerasan.

Yang kedua, kecenderungan semacam ini menafikan realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang tidak bisa terpisahkan dari Islam. Sejak zaman penjajahan, Islam menjadi kekuatan penggerak yang tidak bisa terpisahkan dari pergerakan kemerdekaan. Sebelum kesadaran nasional tumbuh, perlawanan terhadap kekuatan kolonial di Indonesia diilhami oleh kesadaran Perang Sabil melawan para penindas dari Darul Harb (Perang Aceh, 1873; Perang Jawa, 1825-1830). Pada masa pergerakan, Islam masih menjadi faktor signifikan yang menggerakkan perjuangan. George McTurnan Kahin (1952) bukan menyebut Sarekat Islam sebagai gerakan nasionalis yang dominan.

Hal ini berkebalikan dengan pengalaman Eropa dengan agama yang mengantarkannya pada sekularisme yang ditandai dengan dekonfesionalisasi dan privatisasi agama. Kekejaman gereja dan perang 30 tahun antara Katolik dan Protestan yang brutal membuat masyarakat Eropa “trauma” dan emoh agama. Di Negeri-negeri Muslim ceritanya berbeda: agama adalah motivasi untuk gerakan kemerdekaan. Ia adalah pengobar bara pembebasan (dan sebaliknya, sekularisme malah identik dengan penjajahan).

 

Menjelajah Sisi Lain: Membongkar Mitos Sekularisme

Jawaban yang lebih menjanjikan mungkin berada di sisi lain dari pertanyaan tersebut. Jika selama ini kita hanya berkutat di sisi agama, selayaknyalah kita mulai merambah sisi lain: pemahaman kita tentang sekularisme. Sejak era kebangkitan agama (la revanche des deu), para ilmuwan politik mulai merenungkan kembali doktrin yang lama dipegang mengenai demokrasi dan sekularisme. Beberapa intelektual yang menonjol antara lain Alfred Stepan, Jose Cassanova, dan Nader Hashemi. Ketiganya mempertanyakan asumsi dasar yanng selama ini dianggap sahih bahwa sekularisme adalah syarat mutlak bagi demokrasi dan kehidupan politik yang beradab.

Uniknya, saat mendekonstruksi agama menjadi trend dan diikuti secara latah, tidak banyak cendekiawan kita yang mengikuti para ilmuwan politik Barat terebut untuk mulai mengkritik mitos-mitos sekularisme. Sekularisme harus ditempatkan juga sebagai doktrin dan dogma yang harus dikritik. Karena itu, izinkan saya secara sederhana untuk mendekonstruksi sekularisme yang sekarang ini malah sering dianggap lebih suci dari agama.

 

Mitos Pertama: Sekularisme (Pemisahan Agama-Negara) adalah Bentuk Ideal Tata Politik, Semua Negara Maju merupakan negara sekuler.

Sebagaimana dicatat oleh Nader Hashemi (2009), Stepan melakukan tes secara empiris mengenai sampai dimanakah sebenarnya pemisahan antara gereja dan Negara di lima belas Negara anggota Uni Eropa.

Apa yang ditemukan Stepan? Ia menemukan bahwa:

  • Semua demokrasi Eropa yang sudah mapan dengan mayoritas Lutheran memiliki sebuah gereja resmi.
  • Suksesi tahta Inggris terus melanjutkan tata cara agama yang kaku.
  • Di Yunani, Konstitusinya menyatakan bahwa “agama utama di Yunani adalah Gereja Kristen Ortodoks Timur” dan “penghinaan terhadap agama Kristen” dapat menjadi alasan untuk penyitaan bahan-bahan yang diterbitkan.
  • Di Belanda, Austria, dan Jerman ada dukungan Negara yang sangat besar terhadap pendidikan agam swasta. Partai-partai Kristen Demokrat sering sekali memerintah di Jerman, Austria, Italia, Belgia, dan Belanda.

Pada akhirnya, Stepan berkesimpulan bahwa secara umum tidak ada satu pun Negara Demokrasi Eropa Barat sekarang memiliki pemisahan yang mutlak antara gereja dan Negara. Pelajaran dari Eropa Barat, dengan demikian, terletak bukan pada pemisahan gereja-negara tetapi dalam konstruksi dan rekonstruksi politik terus menerus mengenai batas-batas peranan agama dalam negara dan peranan negara dalam agama. Konstruksi dan rekonstruksi ini berjalan sesuai dengan pengalaman historis masing-masing negara. Memaksakan satu versi jawaban tentang peran agama dalam negara dan masyarakat, dengan demikian, bukan hal yang masuk akal.

Mengenai hal lain, Cassanova berpandangan bahwa “jika di Barat saja tidak ada bentuk yang seragam, maka di luar Barat bentuk-bentuk hubungan antaranegara dan agama yang paling tepat dapat sangat bervariasi.”

 

Mitos Kedua: Sekulerisme adalah wadah yang bisa menciptakan perdamaian untuk semua. Sebaliknya, keikutsertaan agama dalam politik akan memicu diskriminasi dan kekerasan.

Klaim bahwa sekularisme adalah wadah yang paling ideal untuk sistem politik yang beradab seringkali diawali dengan menunjuk bahaya ketika agama ikut serta di dalam politik. Tentu saja, seperti juga faham-faham dan aspirasi politik yang lain, agama dapat menjadi sumber kekerasan dan diskriminasi. Namun, saya berpendapat bahwa hal ini bukan hal yang mutlak. Faktor-faktor sosial lain seperti kesenjangan sosial dan distribusi kesejahteraan lebih menentukan.

Jadi, peran agama tidak otomatis menghasilkan kekerasan. Sebaliknya, pemisahan agama dari politik tidak selalu berujung pada situasi ideal yang diklaim.

Secara empiris, justru kekerasan terbesar dalam sejarah umat manusia seringkali dimotivasi oleh bentuk-bentuk sekularisme yang ekstrim.

Tabel 1. Beberapa Konflik Besar Dunia

Konflik Jumlah Korban Motivasi/Ideologi yang melatarbelakangi
Perang Dunia II

(1939-1945)

40-75 juta Nasionalisme, irredentisme, fasisme
Perang Dunia I (1914-1918) 15-65 juta Nasionalisme, Irredentisme, Fasisme
Holocaust (1941-1945) 5,5-10,5 juta (Yahudi, Gipsi, tahanan perang Soviet, ras campuran, orang-orang cacat dan keterbelakangan mental) Fasisme, Nasionalisme ekstrim ditopang saintisme (doktrin ekstrim dari teori Darwin soal evolusi manusia yang membuat orang-orang “tak sempurna” lebih baik dibunuh saja)
Genosida Ukraina (1932-1933) 2,6-11 juta Komunisme, Atheisme, Sekularisme Ekstrim
Genosida Kamboja (1975-1979) 1,6-3 juta Komunisme, Atheisme, Sekularisme ekstrim

 

Karena itu, klaim bahwa sekularisme adalah wadah yang bisa menciptakan perdamaian untuk semua dan sebaliknya keikutsertaan agama dalam politik akan memicu diskriminasi dan kekerasan bukanlah hal yang selalu tepat. Di Perancis, diskriminasi terhadap orang-orang yang beragama sering diinstitusionalsasikan oleh negara.

 

Mengusir Keminderan

Dari dekonstruksi dua mitos tersebut, kita setidaknya dapat menyimpulkan beberapa hal berikut:

  1. Jika di Barat saja tidak ada bentuk yang seragam, maka di luar Barat bentuk-bentuk hubungan antar negara dan agama yang paling tepat dapat sangat bervariasi.
  2. Kaitan antara peran agama dalam politik atau pemisahan agama dari politik dengan kekerasan bukanlah hal yang otomatis. Ada bentuk-bentuk dan peluang-peluang diskriminasi yang bisa lahir dari keduanya. Ikhtiar kita adalah meminimalisir hal tersebut dengan mencari nilai-nilai bersama.
  3. Sistem politik yang stabil (dalam hal hubungan negara-agama) di suatu negara sangat ditentukan oleh faktor sejarahnya yang unik. Karena itu, memaksakan mengadopsi satu pola mentah-mentah tidak akan pernah berhasil.

Berangkat dari titik inilah kita seharusnya berangkat membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang khas Indonesia, tidak hanya menelan mentah-mentah doktrin politik lama mengenal hubungan sekularisme dan politik yang beradab. Alih-alih membebek saja dengan mengulang teori-teori usang, bukankah lebih baik kita menggali sendiri dari tradisi dan warisan budaya kita?

 

Madinah dan Kebangkitan Politik Islam

Masa lalu adalah modal penting bagi setiap gerakan politik. Saat rennaisance terjadi di Eropa, mereka mengagung-agungkan Yunani dan Romawi. Ide demokrasi sendiri pun diambil dari khazanah yang sudah berabad-abad lampau itu. Namun, saat sebagian umat Muslim mencoba mencari inspirasi dari masa lalunya, sebagian orang mencibir: kuno, jumud, ketinggalan jaman.

Apakah demokrasi Athena ideal untuk kacamata saat rennaisance itu digulirkan? Tidak, Penindasan adalah hal biasa di sana. Yang punya hak adalah bangsawan dan orang kaya. Tapi gagasan ini menjadi inspirasi untuk membangun tata politik baru yang lebih sesuai dengan tantangan zaman.

Politik Islam, saya yakini, juga demikian. Saat Pan-Islamisme menggelorakan kebebasan kaum tertindas di Asia dan Afrika, ia adalah jelmaan dari semangat untuk memerdekakan diri dari kekejaman penjajah dari Barat. Maka ia menggali semangatnya dari apa yang mereka yakini dan banggakan: Islam.

Tentu, konteks sejarah dan sosial-politik gerakan-gerakan Islam ini pun berbeda-beda, sehingga melahirkan gagasan yang berbeda-beda pula. Setidaknya, kita bisa melihat ada beberapa model konsep “negara Islam” yang merupakan hasil eksperimen entelektual sekaligus upaya pembebasan diri dari penjajahan tersebut.

Tabel 2. Model Peran Islam dalam Politik

Konsep Referrent Community Sikap terhadap nation-state (negara bangsa) Penerapan Hukum/Nilai Islam Contoh aktor pengusung
“Khilafah”, Pan-Islamisme Ummat Islam Sedunia Menolak nation-state sebagai produk kolonialisme Top-down, formal dari negara Hizbut-Tahrir (tanpa kekerasan)
Darul Islam Ummat Islalm di satu bangsa tertentu Konsep nation-state di-Islamisasi menjadi “Negara Islam” Top-down, formal dari negara DI/TII, Pakistan; Republik Islam Iran
Santri-State Ummat Islam di satu bangsa tertentu; Identitas Islam tidak dibenturkan dengan nasionalisme karena dapat beriringan Menerima nation-state, namun menjadikan Islam sebagai salah satu inspirasi utama Obyektivikasi Islam; dibangun melalui kesadaran dan kesepakatan bersama; ketika disepakati, maka menjadi hukum (yang tidak harus selalu dilabeli hukum Islam) Ikhwanul Muslimin (mulai tahun 2000-an); AKP Turki (meskipun harus bergerak di dalam sistem yang mengekang); Masyumi
Islam “Substantif” Ummat Islam di satu bangsa tertentu; identitas kebangsaan di atas identitas Islam Menerima nation-state Menolak formalisasi hukum Islam; Islam menjadi nilai yang menginspirasi pemeluknya dalam berpolitik, namun tidak boleh masukdalam politik KH abdurrahman Wahid

 

Keempat model tersebut adalah pemetaan yang ideal. Dalam kenyatannya, aktor-aktor seringkali berada dalam spektrum antara sesuai dengan konteks masing-masing. Masyumi yang memperjuangkan piagam Jakarta tentu berbeda dengan AKP di Turki hari ini. Dalam hal ini, memahami konteks masing-masing merupakan hal yang sangat penting.

Di antara empat model ini, manakah yang paling ideal? Kita belum tahu karena konsep yang lebih jelas dari masing-masing model ini juga belum benar-benar jelas. Meminjam kata Stepan, ia adalah proses konstruksi dan rekonstruksi yang terus menerus. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa:

  1. Sistem politik yang stabil (dalam hal hubungan negara-agama) di suatu negara sangat ditentukan oleh faktor sejarahnya yang unik. Karena itu, memaksakan mengadopsi satu pola mentah-mentah tidak akan pernah berhasil. Apalagi di negara-negara Islam di mana sekularisme hadir bersamaan dengan penjajahan dan penindasan.
  2. Karena itu, umat Islam di Indonesia dapat memulai eksperimennya dengan membebaskan diri dari wacana dominan soal pemisahan negara-agama yang sebenarnya dipenuhi oleh mitos.
  3. Kita harus menggali dari khazanah kekayaan tradisi pemikiran kita sendiri, dengan tetap berpikir terbuka pada setiap ide yang datang dari luar. Kata Imam Ali: “Hikmah itu milik mu’min, maka ambillah di mana pun ia engkau temukan.”
  4. Maka, alih-alih berfokus pada upaya “menghakimi agama”, para cendekiawan Islam sebaiknya memulai upaya kreatifnya dengan menggali inspirasi dari sistem politik yang dibangun oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam di Madinah.
  5. Gerakan radikalisasi sekularisme (yang mengusung penafsiran tunggal atas pancasila dengan membenci semua ekspresi politik yang berdasar agama) tidak produktif bagi kesehatan sistem politik kita. Pada masa lalu hal ini berujung pada otoritarianisme Demokrasi Terpimpin dan otoritarianisme Orde Baru.

 

Melampaui Perdebatan

Selagi proses pencarian hubungan Islam dengan negara selayaknya berkembang di masyarakat dengan sehat, akan lebih produktif apabila kita mampu melampaui perdebatan-perdebatan yang ada pada tataran konseptual itu. Politik, dalam bahasa yang sering digunakan oleh para aktivis Islam, adalah siyasah = ar ri’ayah syu’unil ummah. Politik adalah soal bagaimana menata urusan ummat untuk mencapai kesejahteraan dunia akhirat. Dalam hal ini, hampir semua pengusung berbagai model konseptual peran Islam dalam politik sepakat bahwa konsep politik yang manapun seharusnya berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan.

Karena itu, saya meyakini bahwa langkah awal penting untuk dilakukan justru diawali dari bawah, dari akar rumput: tentang bagaimana umat Islam membangun institusi yang dapat menata sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan bersama, mulai dari lingkup yang terkecil (seperti kampung misalnya).

Inilah yang kami yakini di Masjid Jogokarian. Apapun afiliasi dan konsep politik yang Anda miliki, masjid siap melayani dan menjadi mitra bagi penciptaan masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Jika negara kadang melupakan warganya karena kesibukan elitnya berpolitik, Masjid selayaknya menjadi institusi dalam masyarakat yang mampu memberikan jawaban: muali dari, pelayanan kesehatan hingga pembangunan kewirausahaan.

 

Wallahu a’lam bish-showwab

 

 

Daftar Pustaka:

Ahmet Kuru, “Passive and Assertive Secularism: Historical Conditions, Ideological Struggles and State Policies toward Religion,” World Politics 59 (Juli 2007), 586-594.

Alpfred Stepan, Arguing Comparative Politics (New York: Oxford University Press, 2001)

___________, “Religion, Democracy, and the ‘Twin Tolerations.’ Journal of Democracy 11 (Oktober 2000), 27-57

Delian Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965 (Jakarta: Grafitipers, 1987)

George Mc. Turnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, (Ithaca: Cornell University Press, 1952).

Hasan Al Banna, Risalah Pergerakan, (Solo: Era Intermedia, 2001)

James P. Piscatori, Islam in a world of nation-States, (Cambridge: Cambridge University Press 1986).

Mohammad Natsir, Kapita Selecta, (Bulan Bintang, 1954)

Nader Hashemi, Islam, Secularism and Liberal Democracy, (Oxford University Press, 2009)

Ruth McVey, “Faith as the Outsider: Islam in Indonesian Politics,” dalam James Piscatori (ed.), Islam in the Political Process, (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).

Shofwan Al Banna Choiruzzad, “Gerakan Islam 3-0”, makalah tidak diterbitkan

Podcast “In God We Trust: the Role of Religion in Politics” dengan Professor Jose Cassanova (Brown University Janus Forum); Download dari itunes.

Bung Karno, Islam, Pancasila, dan NKRI Produksi Komunitas Nasionalis Religius Indonesia tahun 2006

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *