Menipisnya Jati Diri Aktivis

Oleh: Siti Nur Arifah-IPB.

2015. Tahun yang unik bagi para aktivis terutama aktivis pergerakan untuk bisa menunjukkan jati dirinya. Salah satu alasan yang melandasi hal itu adalah pemerintah yang kini terlihat “sangat demokratis” dan para aktivis yang kini di bayang-bayang oleh kelulusan yang semakin cepat.

Pemerintah yang kini terlihat “sangat demokratis” sering kali menjadi sebuah dilematis tersendiri bagi para aktivis. Satu sisi pemerintah terkesan sangat “welcome” dan siap untuk selalu bekerjasama dengan mahasiswa, seolah-olah menjadi partner yang sangat bisa di andalkan. Dengan alasan ini pula menjadikan para aktivis serba salah untuk kemudian memakai cara apa yang akan digunakan untuk mengkontrol kebijakan-kebijakan pemerintah.

Mengingatkan teman dekat dengan mengingatkan orang yang tidak terlalu dekat dengan kita pasti berbeda caranya. Termasuk dengan mengkontrol pemerintah yang dalam hal ini menjadi kewajiban aktivis untuk bisa mengingatkan pemerintah.

Ketika kita terlalu dekat dengan pemerintah, kita akan semakin tau kekurangannya, namun akan menjadi sulit bagi para aktivis dalam hal penyampaian kritik. Kita tau cara konvensional yang sering digunakan oleh para aktivis untuk kedok mengkontrol kebijakan pemerintah adalah dengan audiensi yang berakhir dengan aksi.

Aksi yang diandalkan sebenarnya adalah menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki masa untuk menyerang pemerintah. Namun, ketika aksi kini tak lagi menjadi ruh dalam diri para aktivis, apakah masih layak untuk kemudian kita gunakan kembali untuk menjadi alat control pemerintah?

“Terlihat demokratis” ini menjadi sebuah boomerang tersendiri bagi para aktivis untuk merekonstruksi ulang alat yang digunakan untuk mengkontrol pemerintah. Hal baiknya adalah kita tidak perlu terlalu “repot” untuk membawa masa aksi menyampaikan aspirasi kita, karena cukup dengan perwakilan beberapa orang datang kepada pemerintah sudah bisa menyampaikan dan disambut baik oleh tuan rumah.

Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika menggunakan cara baru ini apakah aspirasi dari kalangan aktivis ini dapat menjadi pertimbangan kuat kebijakan-kebijakan pemerintah, atau jangan-jangan kita hanya dipermainkan oleh retorika acting pemerintah yang hanya ingin membungkam para aktivis secara perlahan?

Mengapa saya katakana demikian, karena yang sering kali tidak kita cermati adalah keberlanjutan setelah kita menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Setelah kita menyampaikan apa yang menurut kita benar, yang katanya merupakan representasi dari keresahan dan kebutuhan masyarakat, kita menghilang begitu saja. Seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi dan hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk menunjukkan aksi eksistensi mahasiswa namun tanpa esensi.

Atas nama masyarakat Indonesia yang sering digunakan oleh para aktivis juga harus diperbaiki lagi. Sering kali kita mengatas namakan masyarakat, tetapi serin kali juga kita lupa untuk turun ke masayarakat. Apa yang disampaikan kalangan aktivis kini mengalami degradasi kualitas karena tidak benar-benar merepresentasikan masyarakat.

Pun ketika para aktivis mencoba menyampaikan aspirasinya dengan cara aksi, tidak banyak dari masyarakat sekitar sendiri yang justru menyalahkan dan tidak mendukung aktivitas ini karena dinilai sering membuat macet jalanan dan mengganggu aktivitas. Lantas, kepentingan siapa yang sebenarnya sedang di usung oleh kalangan aktivis ini.

Kita harus mencoba mencari kembali format pergerakan yang ideal untuk kondisi pemerintah saat ini. Mungkin ketika pemerintah mencoba untuk lebih terbuka, harus ada cara baru dan gebrakan baru yang digunakan. Sedikit lebih soft namun tetap esensial dan didengar serta dipertimbangkan oleh pemerintah. Jangan sampai kondisi terlalu nyaman dekat dengan pemerintah saat ini menjadikan kita terlena akan kewajiban kita untuk mengkontrol pemerintah. Hal ini sangat strategis dan butuh rekonstruksi pemikiran para aktivis.

Model pemerintah yang sangat open ini menjadi langkah strategis bagi para aktivis untuk lebih menunjukkan jati dirinya dengan gaya baru yang lebih fresh. Apalgi ketika dihadapkan dengan masa belajar yang semakin pendek, yang membuat para aktivis sering mengkerdilkan aktivitas organisasi.

Hal tersebut juga menjadi tantangan tersendiri di masa ini, dimana ketika semakin sedikit orang yang peduli dengan kewajiban sebagai control pemerintah, sedangkan semakin banyak ulah pemerintah dari kebijakan-kebijakan nya yang membuat negeri ini gonjang-ganjing. Harus ada strategi baru yang digunakan para aktivis untuk tetap bisa mempertahankan kedudukannya di tataran pemerintah. Tetap menjaga intelektualitas tentunya tetapi tidak meghilangkan sikap kritis.

Semakin menurunnya para pelaku pengingat kebijakan ini menjadi strategis bagi para aktivis. Semakin sedikit orang yang menjalankan secara otomatis akan membuat segerlintir orang memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar. Hanya memerlukan inovasi gerakan untuk membuat yang lebih menarik bagi mahasiswa yang lain untuk peduli dan memainkan peran masing-masing agar tetap on the track.

Serta mencari cara baru untuk bisa memposisikan diri menjadi partner yang baik bagi pemerintah dengan kedudukan aktivis yang kini semakin dekat dengan pemerintah. Banyak sedikitnya para pelaku sejarah tidak terlalu berpengaruh, asalkan tetap menjaga kualitas dan kapasitas dari para pelakunya. Karena kuantitas tidak menjanjikan kualitas, maka berbahagialah kaum minoritas yang kini mengatasnamakan masyarakat yang mendedikasikan dirinya sebagai pahlawan aspirasi untuk memposisikan diri dengan baik.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *