Mewujudkan Fair Trade di Era MEA

Oleh: Mukhamad Suzianto.

(Mahasiswa Hubungan Internasional Unwahas, Anggota FMN)

 

Akhir tahun 2015 masyarakat Indonesia sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sebagai salah satu dari tiga pilar Komuitas ASEAN (Asean Community) yang terdiri dari Sosial-Budaya, Politik-Keamanan dan Ekonomi. Adanya komunitas ASEAN merupakan harapan baru bagi masyarakat ASEAN, sebagai masyarakat yang tinggal dalam dalam satu kawasan geografis di sebelah tenggara Asia.

MEA   merupakan era perdagangan bebas (free trade) bagi masyarakat kawaasan Asia Tenggara (anggota ASEAN). Cita-cita dasarnya adalah mewujudkan kemajuan dikawasan Asia Tenggara. Kehadiran MEA membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat ASEAN untuk meningkatkan perekonomiannya. Indonesia sebagai Negara terbesar dan menjadi salah satu pendiri memiliki tanggung jawab besar dalam upaya mensukseskan MEA. Hal ini penting dicermati mengingat persaingan ekonomi global begitu ketat, sehingga apabila negara-negara ASEAN tidak mampu bersinergi akan sulit untuk dapat bersaing.

Bagi bangsa Indonesia yang akan memasuki era MEA selain menjadi kesempatan secara bersamaan juga menjadi tantangan. Bila jujur atau objektif melihat kondisi kawasan Asia Tenggara yang dalam berbagai hal “belum siap” untuk menjadi satu kawasan yang terintegrasi. Hal yang paling menghkhawatirkan adalah ketimpangan ekonomi Negara-negara kawasan yang sangat mencolok, kita bisa mengukurnya dari besaran pendapatan perkapita masyarakatnya, terdapat Negara yang tergolong sebagai Negara kaya yang memiliki pendapatan perkapita diatas 20 ribu dollar, seperti Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia, namun diwaktu yang bersamaan terdapat Negara dengan mayoritas warganya tergolong miskin dengan pendapatan dibawah 5 ribu dollar seperti Kaboja, Laos, Myanmar.

Adanya jurang pemisah (disparitas) yang begitu lebar menunujukan kemapanan perekonomian dikawasan ini belum merata dan berpotensi menjadi batu sandungan ketika MEA sudah mulai berjalan. Terlebih MEA yang mengedepankan prinsip free trade atau pasar bebas belum didukung dengan infrastruktur maupun suprastruktur yang benar-benar memadai, tidak menutup kemungkinan negara yang belum sejahtera akan kesulitan memainkan perannya. Kita dapat mengggunakan bangsa Indonesia saat ini sebagai contoh, dengan kondisi Negara Indonesia yang masih memiliki kendala pemerataan pembangunan terutama infrastruktur (terlalu Jawa sentris) akan merugikan mereka yang tinggal di daerah-daerah yang minim tersentuh pembangunan. Akibatnya produk-produk yang mereka hasilkan mendapatkan pesaing baru yang dapat menggerus segmen pasar yang sebelumnya mereka miliki dan bahkan mereka akan tersisih.

Pelajaran ini bisa diambil dari realita yang ada, seperti permasalahan minimnya sarana transpotasi yang menjadikan produk lokal justru sulit atau bahkan tidak dapat tersebar dipasaran (permaslahan yang dihadapi masyarakt pedalaman). Dalam hal ini, kasus yang menggelikan dan sempat booming adalah terkait perdagangan sapi,dimana mendatangkan sapi dari dalam negeri justru lebih mahal daripada mengimpor sapi. Bagaimana nasib mereka (missal peternak lokal) ketika harus bersaing dengan seluruh anggota ASEAN?

Selain itu, diberlakukannya pasar bebas juga masih menjadi “ancaman” bila melihat kondisi kawasan (ekonomi dan sosial) saat ini karena masih menyisakan beragam persoalan yang harusnya dituntaskan jauh sebelum diberlakukannya free trade. Permasalahan buruh, lingkungan, gender, dan keadilan dalam bidang ekonomi belum mendapatkan solusi membanggakan.

Kekhawatiran lainnya adalah perdagangan bebas juga menimbulkan ketimpangan ekonomi yang semakin besar dikarenan free trade hanya dinikmati sekelompok kecil golongan dan free trade hanya berorientasi pada profit dengan kenyataan harus menghadapi persaingan yang sangat ketat. Sehingga bagi kawasan ASEAN yang hendak menyatu dalam perekonomian memalui MEA serta memiliki ambisi untuk membangun kawasan secara kolektif harus mengubah orientasi atau setidaknya mengimbangi semangat dari free trade menuju fair trade untuk mewujudkan keadilan dalam hal ekonomi.

Harus kita akui bahwa era pasar bebas yang mendorong persaingan bebas selalu mengacu pada perolehan keuntungan secara maksimal yang dalam kadar tertentu mengabaikan banyak aspek kehidupan, sebagai contoh adalah kesejahteraan buruh, masalah lingkungan, spotifitas dalam berkompetisi dan masih banyak hal lain yang harusnya mendapatkan perhatian dari pelaku ekonomi.

Fair trade merupakan suatu gerakan internasional yang coba memberikan jaminan bahwa produsen di Negara-negara miskin mendapat kontrak-kontrak yang adil (fair deal) yang mncakup harga yang pantas bagi produk-produk mereka, kontrak-kontrak pembelian jangka panjang, dukungan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta peningkatan produktifitas (Hadiwinata dalam Pramono, 2012).

Ada juga yang mendefiniskan fair trade sebagai sebuah kemitraan dagang berdasarkan dialog, transparansi dan saling menghormati untuk mencari keadilan yang lebih luas dalam perdagangan internasional. Membantu pengembangan berkelanjutan dengan menawarkan persyaratan perdagangan yang lebih baik, menyelamatkan hak-hakprodusen dan pekerja yang terpinggirkan (tidak diuntungkan) khususnya dinegara selatan.

Tolak ukur penerapan fair trade setidaknya mengacu pada 10 konsesus yang secara umum telah disepakati oleh pelaku ekonomi yang mengusung ekonomi berkeadilan ini, yaitu; (1) membuka kesempatan kerja; (2) Transparansi dan pertanggungjawaban; (3) peningkatan kapasitas (pembelajaran); (4) Promosi fair trade; (5) Upah layak; (6) keadilan gender; (7) kondisi kerja yang aman dan sehat bagi peerja; (8) tida memperkerjakan anak (atau memperbolehkan namun menjaga hak-haknya seperti kesehatan, keamanan, pendidikan dan bermain); (9) ramah lingkungan; dan (10) Peduli terhadap relasi dagang (terutama produsen kecil, dengan misalnya untuk menjamin kelangsungan usaha,produsen patut menerima uang muka setidaknya 50%).

Fair trade merupakan proses perdagangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan terutama terhadap pelaku ekonomi dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dilain sisi, MEA yang sudah didepan mata tentu harus dilihat sebagai sebuah kesempatan besar bagi bangsa Indonesia, tentu selain membangun kawasan yang paling penting adalah untuk mencapai kepentingan nasional bangsa Indonesia. Bila mengaitkan MEA dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia, yang paling menjadi prioritas adalah kepentingan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan ekonominya (economic welfare). Selain itu, ketika perekonomian kawasan mulai terintegrasi akan menimbulkan hubungan saling ketergantungan (interdependency) antar negara-negara dikawasan Asia Tenggara. Sebagai Negara terbesar dikawasan, perkembangan atau kemajuan yang dicapai Indonesia memiliki dampak signifikan bagi kawasan, minimalnya membangun citra kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan perekonomian progressif dan sangat layak untuk diperhitungkan dalam aktivitas ekonomi global.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah: apakah hubungan saling ketergantungan (ekonomi) antar Negara dikawasan memiliki semangat keadilan? Jawaban normative semua pihak (elit) mengamini atau bahkan menjamin untuk bisa terwujud. Menurut hemat penulis, pertanyaan ini yang sebenarnya harus ditemukan jawaban serta alternative jawaban yang lebih realistis, melihat realita yang ada dan belajar dari pengalaman kawasan lain yang lebih dulu “terintegrasi”. Realita yang ada, sebagaimana telah disinggung dalam paragraph sebelumnya terkait kesenjangan atau disparitas ekonomi antar Negara ASEAN. Sedangkan untuk belajar dari pengalaman, Kasus krisis Yunani dan Uni Eropa merupakan contoh yang menarik. Karena harus diakui pula bahwa awal berdirinya ASEAN dan diberlakukannya Komunitas ASEAN terinspirasi oleh keberhasilan Eropa dalam membangun kerjasama kawasan.

Pengalaman pahit yang diderita Yunani merupakan suatu paradoks, dimana solidaritas Negara-negara yang tergabung dalam komunitas bukan merupakan jaminan untuk “kemajuan kawasan” dan pola relasi yang terjadi lebih merepresentasikan hubungan ketergantungan (dependency) Negara kecil/lemah terhadap negara besar/kuat dibanding dengan hubungan saling ketergantungan yang semestinya terwujud. Ini merupakan salah satu alasan mengapa kita perlu memikirkan eksistensi fair trade diera MEA nanti. Segala persiapan harus dimaksimalkan, setidaknya ketika sudah diberlakukan kita tidak “gagap” dalam menjalani, karena tidak mungkin juga kita akan mundur dari kesepakatan yang telah disepakati oleh seluruh anggota ASEAN yang sejatinya mitra Indonesia dalam melakukan interaksi. Dengan kaa lain hal terpenting bagi bangsa Indonesia adalah mempersiapkan strategi agar Indonesia bisa berperan semestinya, sebagai Negara besar,

Diatas semua harapan untuk mewujudkan fair trade tentu dibutuhkan dukungan dan kesadaran semua pihak agar MEA memiliki semangat keadilan ekonomi bagi kawasan Asia Tenggara. Dukungan pelaku ekonomi menjadi kuncinya, dan dimulai dengan adanya good will dari pemerintah seluruh Negara anggota ASEAN, sebagai langkah bersama membangun kawasan yang berkeadilan serta berkelanjutan. We Are South East Asian!!!

 

Ilustrasi: http://www.flashcoo.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *