Pendekatan dan Gaya Kepemimpinan

flickr.com/photos/usembassyjakarta/13575968494/in/photolist-mFCuMi-mFCuEz-mFCvCB-mFEp3C-mFCvqx-mFCPcx-mFCvek-mFEosj-wvFAYU

Dokumentasi U.S. Embassy, Jakarta

Oleh : Yulinda Dwi Komala

Akan ada masa dimana para pemuda akan menjadi pimpinan daerah-daerah di Indonesia. Citra suatu kota bukanlah dibentuk oleh perencanaannya saja tapi juga pemolitikan didalamnya, terutama pemimpinnya. Tidak hanya kota, namun juga negara. Sebab perencanaan dan pemolitikan akan saling mempengaruhi satu sama lain.

Terdapat dua sudut pandang seorang pimpinan kota terhadap citizen atau masyarakatnya, yaitu pendekatan secara liberal dan komunitarian. Suatu pimpinan menggunakan pendekatan liberal ketika memandang citizen sebagai individu konsumen yang bisa memilih, dan pemerintah akan berusaha untuk menjaga hak individu untuk dapat memenuhi preferensi atau interest masing-masing. Dan suatu pimpinan menggunakan pendekatan komunitarian ketika pimpinan tersebut memandang citizen sebagai komunitas, baik itu berdasarkan bidang ketertarikan ataupun segmentasi wilayah (RT, RW, dsb). Dalam pandangan ini pimpinan akan memandang masyarakat sebagai sekumpulan individu yang memiliki nilai sosial yang dipegang, dan interest yang dilihat adalah kebutuhan dari suatu komunitas dari sudut pandang pemerintah, sehingga ada kemungkinan asumsi pemerintah salah dalam memperkirakan kebutuhan kelompok masyarakat tersebut.

Pendekatan yang digunakan oleh pimpinan suatu kota akan berpengaruh terhadap peran pemerintah tersebut. Salah satu contohnya saya ambil walikota sebagai pimpinan di Kota Bandung. Ada yang berpendapat bahwa Ridwan Kamil selaku walikota Kota Bandung adalah seorang yang liberal, dimana beliau selalu berusaha memunculkan fasilitas untuk masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasi pribadinya. Namun ada pula yang berpendapat bahwa beliau adalah seorang yang komunitarian, karena beliau terlihat berusaha memenuhi kebutuhan dari kelompok-kelompok masyarakat. Hal tersebut terlihat dari pembangunan taman tematik yang beragam fungsinya. Dan ada pula yang berpendapat bahwa beliau menggunakan pendekatan keduanya karena dari usahanya untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat. Pemberian solusinya pastilah akan berkonteks ruang dengan menggeneralisasi masyarakat dalam suatu kelompok karena adanya keterbatasan sumberdaya, terutama materi berupa dana. Dari berbagai macam negara di dunia, budaya yang dimiliki suatu negara pun akan dapat mempengaruhi pendekatan yang dilakukan pimpinan daerah. Contohnya saja budaya masyarakat Indonesia yang menyukai berkumpul, hal ini mengarahkan pimpinan untuk menggunakan pendekatan komunitarian. Namun pendekatan liberal ataupun komunitarian tidaklah ada yang lebih baik. Karena dianggap masyarakat memiliki dua wajah, seperti koin mata uang.

Di Indonesia, seorang public management mayoritas masih berasal dari kaum laki-laki. Walaupun sekarang sudah mulai banyak yang membahas tentang kesetaraan gender, didukung oleh faktor kultural dan historis suatu daerah. Yang terjadi saat ini, sampai terdapat organisasi yang mensyaratkan adanya jumlah tertentu untuk persentase laki-laki dan wanita dalam struktur organisasi. Karena adanya pandangan bahwa etos kerja wanita dan laki-laki berbeda. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di USA, dimana nilai yang dipegang adalah apa yang dia dapat sesuai etos kerja yang dilakukan, tidak melihat berdasarkan gender. Apabila kita melihat berdasarkan equality, seorang sosialis akan mementingkan equal output, dimana hasil yang keluar haruslah sama, misalnya pemberian pendidikan awal dibebaskan dengan syarat setelah selesai menempuh pendidikan, semua masyarakat harus memiliki tingkat pendidikan yang sama. Sedangkan seorang yang kapitalis akan mementingkan equal opportunity, dimana proses dan tahapan yang dilakukan haruslah sama, namun tidak melihat hasilnya, misalnya pemberian pendidikan akan disamakan untuk semua kalangan, tapi setelah itu dibebaskan hasilnya seperti apa.

Pendekatan ataupun gaya kepemimpinan kembali lagi merujuk kepada kepribadian pimpinan itu sendiri. Kita bisa mulai mengkritisi pimpinan daerah kita masing-masing, apakah sudah memenuhi kebutuhan masyarakatnya ataukah hanya kepentingan kelompok saja? Dan apakah gaya kepemimpinan Presiden RI sekarang sudah sesuai dipraktikkan di Indonesia? Banyak pandangan yang berbeda-beda. Mau menjadi pemimpin seperti apakah kita nanti, apapun pendekatannya, yang penting adalah untuk kesejahteraan masyarakat. [FNM]

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *