Tinjauan Yuridis Pengubahan Kementerian Negara dalam Kabinet Kerja

Oleh: Hasanuddin Ismail
(Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Forum Negarawan Muda/
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)

Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014–2019 telah membentuk kementerian negara dan mengangkat menteri-menteri negara yang menjadi anggota kabinetnya yang diberikan nama Kabinet Kerja pada tanggal 27 Oktober 2014 dengan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, pembentukan kementerian negara dalam kabinet kerja telah terjadi pengubahan kementerian negara. Kementerian negara yang mengalami pengubahan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat diubah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Kementerian Pariwisata; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Teknologi diubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup diubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal diubah menjadi Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat diubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pengubahan kementerian negara tidak dapat dilakukan oleh Presiden hanya karena pertimbangan keinginan atau kehendak pribadinya belaka. Pengubahan kementerian negara harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Tata cara pengubahan kementerian negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pengubahan kementerian negara adalah pengubahan nomenklatur kementerian negara dengan cara menggabungkan, memisahkan, dan/atau mengganti nomenklatur kementerian negara yang sudah terbentuk. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan tidak dapat diubah oleh Presiden. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah tidak harus dibentuk dalam satu kementerian negara tersendiri dan dapat diubah oleh Presiden dengan mempertimbangkan sebagai berikut: (a) efisiensi dan efektivitas; (b) perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi; (c) cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; (d) kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; (e) peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah; (f) kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri; dan/atau (g) kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang. Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian negara dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pertimbangan tersebut diberikan DPR paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat Presiden diterima. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut DPR belum menyampaikan pertimbangannya dianggap sudah memberikan pertimbangan.

Menurut hemat Penulis, pengubahan kementerian negara dalam kabinet kerja dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian negara dalam kabinet kerja tetap berjumlah 34, padahal dimungkinkan terjadinya pengurangan jumlah kementerian. Pengubahan beberapa kementerian dalam kabinet kerja tidak berkesinambungan, tidak berkeserasian, dan tidak berketerpaduan pelaksanaan tugasnya. Pengubahan kementerian dalam kabinet kerja lebih didominasi pertimbangan politik sehingga tidak konsisten terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Selain itu, pengubahan kementerian negara dalam kabinet kerja berimplikasi hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu adanya tumpang tindih tugas/kewenangan antar beberapa kementerian, menghambat kinerja penyelenggaraan pemerintahan negara, dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, maka Penulis merekomendasikan sebagai berikut:

  1. Diharapkan kepada Presiden dan/atau DPR agar melakukan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pertimbangan pengubahan kementerian negara harus dipertimbangkan secara komprehensif, bukan pilihan. Pertimbangan pengubahan kementerian harus juga mempertimbangkan hasil evaluasi kementerian negara pada pemerintahan sebelumnya sehingga terjadi keberlanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Evaluasi kementerian negara harus diatur dalam suatu ketentuan yang terdiri atas Bab, Pasal-Pasal, dan ayat-ayat, sehingga kedepannya pemerintahan negara dapat berjalan lebih baik. Pengubahan kementerian negara akibat pemisahan atau penggabungan harus mendapatkan persetujuan DPR, bukan hanya pertimbangan karena besar berimplikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
  2. Diharapkan kepada Presiden agar segera membuktikan janji-janjinya dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara.

(FW)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *