Wacana Gabung TPP: Agenda Besar Yang Minim Atensi Publik

Negara anggota Trans-Pacifik Parnership. Sumber : http://saigoneer.com

Oleh : Mukhamad Suzianto

Dinamika sosial-politik Indonesia pasca reformasi berjalan dengan sangat cepat. Isu dan juga masalah-masalah dalam hidup bernegara silih berganti, sulit membedakan isu atau masalah mana yang tergolong penting dan luar biasa bagi negeri ini ketika isu atau masalah tersebut begitu banyak dan melibatkan seluruh elemen bangsa. Dalam waktu yang bersamaan, reformasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk lebih lantang menyuarakan aspirasi untuk merespon setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Hanya saja menurut hemat penulis, terdapat kecenderungan masyarakat Indonesia masih disibukan dengan isu-isu klasik yang tidak kunjung usai seperti isu agama (perbedaan syiah-sunni, muslim-non muslim, dll.), ideologi negara maupun bentuk negara yang seharusnya sudah selesai ketika founding father menyepakati Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditengah sibuknya masyarakat mengkritisi kebijakan pemerintah terkait isu klasik sebagaimana disebutkan diatas, kebijakan pemerintah menyangkut sektor lain seperti ekonomi dan teknologi seakan terabaikan. Dapat kita amati -dengan melihat pemberitaan media, opini public yang berkembang dan trending topics dalam media sosial- minat masyarakat untuk merespon kebijakan pemerintah menyangkut ekonomi baik domestik maupun internasional masih cukup rendah. Termasuk rendahnya animo masyarakat dalam menanggapi kebijakan pemerintah terkait kerjasama ekonomi internasional, padahal dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Respon masyarakat biasanya bersifar reaksioner, ketika kebijakan sudah mendekati untuk diimplementasikan, seperti pengalaman Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang baru ramai ketika mendekati tahun 2015.

Untuk saat ini, salah satu isu kerjasama ekonomi internasional yang kurang mendapatkan perhatian publik adalah wacana pemerintah Jokowi akan keikutsertaan Indonesia dalam Kemitraan Trans-Pasifik (Trans Pacific Partnership/TPP). TPP yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Malaysia, Singapura, Jepang, Meksiko, peru, Vietnam, Brunei Darussalam dan Chili merupakan kerjasama Comprehensive-Hight Quality yang bertujuan menciptakan Free Trade Area di kawasan pasifik. Berawal dari pernyataan Presiden Jokowi pada kunjungannya ke Amerika Serikat November 2015 lalu. Wacana ini menarik untuk ditelusuri mengingat dampak yang dapat ditimbulkan sangat besar bagi bangsa indonesia.

Meskipun dalam kunjungan ke Amerika pada Februari 2016 sikap Presiden Jokowi sedikit melunak dalam menanggapi masalah TPP, namun bagi penulis wacana gabung TPP sangat menarik untuk dicermati dan tetap harus kita kawal karena memiliki dampak yang sangat besar. Menurut hemat penulis wacana keikutsertaan dalam TPP menjadi sangat menarik disebabkan beberapa hal. Pertama, sikap presiden Jokowi bersebrangan dengan presiden sebelumnya yang mengatakan bahwa bergabung dengan TPP bukanlah prioritas Indonesia; kedua, pernyataan ini dibuat ditengah hubungan ekonomi Indonesia yang sedang mesra dengan Tiongkok. Ketiga, kebijakan ini merupakan langkah berani -jika tidak boleh disebut nekat- mengingat konsekuensi yang harus diterima Indonesia bila bergabung dalam skema kerjasama kawasan ini. Mempertimbangkan tiga poin diatas, kiranya publik Indonesia lebih pro-aktif memberikan masukan ataupun “peringatan” kepada pemerintah sebelum keputusan final diambil oleh presiden.

Untuk yang pertama, mengapa perbedaan sikap presiden Jokowi dan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menarik untuk dibahas? Bila kita telusuri latar belakang (modal politik) kedua pemimpin ini sangatlah berbeda. Presiden SBY yang dikenal dengan ekonomi terbuka dan bahkan menurut beberapa kelompok dianggap sebagai pemimpin neo-liberalis dan sangat berorientasi pada pasar bebas justru masih berpikir panjang untuk turut ambil bagian dalam TPP. Sedangkan presiden Jokowi yang background politiknya dari kelompok nasionalis (dalam masa kampanye memakai ide-ide Bung Karno) justru lebih terbuka dengan pasar bebas. Sikap politik presiden Jokowi ini jelas kontras dengan cita-cita politik tokoh yang selama ini menjadi panutannya.

Sulit dibantah juga bahwa TPP merupakan rayuan menggiurkan bagi Indonesia, terlebih Indonesia secara geo-politik berada pada posisi sangat strategis. Indonesia bisa nenjadi penghubung antara negara anggota seperti antara Jepang dengan Australia maupun Australia dengan negara anggota TPP di kawasan Asia Tenggara. Dalam ekonomi global pun TPP sangat mencolok perannya, total negara anggota TPP menyumbangkan 38% total GDP dunia, 40% perdagangan dunia yang mencakup 11% populasi dunia. Angka-angka ini menunjukan besarnya potensi yang dimiliki TPP, meskipun idealnya tetap harus dipertimbangkan keuntungan maupun kerugian yang akan diterima oleh Indonesia secara matang.

Kedua, mengenai sikap politik yang dibuat ditengah hubungan dekatnya Indonesia dengan Tiongkok yang sempat memunculkan kekhawatiran dari beberapa kelompok bahwa sikap Indonesia untuk bergabung dengan TPP akan mengganggu hubungan ini. Hal ini tidak lepas dari pedapat beberapa analis yang mengatakan bahwa TPP yang dimotori Amerika Serikat adalah bentuk upaya untuk mengurangi pengaruh (ekonomi) Tiongkok di kawasan pasifik dalam bahasa yang lebih keras untuk melawan tiongkok. Hal ini juga bisa dilihat dari komposisi anggota TPP yang mayoritas memiliki hubungan kurang baik dengan Tiongkok. Tiga negara ASEAN (Malaysia, Brunei Darussalam dan Viet Nam) memiliki masalah dengan Tiongkok terkait dengan masalah laut China Selatan. Kemudian Jepang memiliki hubungan yang kurang harmonis terutama faktor historis kedua negara, selain maslah persaingan ekonomi yang saat ini sedang berlangsung. Tentu Amerika sebagai negara penggagas berusaha mempertahankan kedudukannya sebagai negara super power, termasuk melalui TPP ini.

Kemudian sikap ini disebut sebagai sikap berani mengingat keikutsertaan Indonesia dalam TPP memberikan konsekuensi yan cukup besar bagi Indonesia. Terlebih Indonesia tidak terlibat dalam proses perumusan kesepakatan antar negara-negara anggota. artinya bila Indonesia benar-benar bergabung harus dengan rela hati mengikuti aturan main yang sudah dibuat oleh para negara penggagas. Tentu posisi ini tidak sepenuhnya menguntungkan bagi Indonesia, mengingat kepentingan Indonesia belum tentu tertampung untuk dimasukan dalam rumusan kesepakatan. Penyesuain kesepakan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia juga bukanlah hal yang mudah. Karena dari beberapa bocoran mengenai TPP (draft tentang Intelectual Properity sudah dipublikasikan oleh WikiLeaks) ada beberapa point penting yang dirasa kurang menguntungkan negara berkembang (termasuk Indonesia). Salah satunya adalah kedudukan BUMN dengan perusahaan swasta yang harus berada pada posisi yang sama, tanpa adanya hak “istimewa” yang diberikan oleh suatu negara kepada BUMN.

Lebih jauh lagi, TPP yang berdasarkan beberapa informasi yang berkembang digagas oleh korporasi akan semakin mengurangi kekuasaan negara diwilayah kedaulatannya. Negara harus siap berhadapan secara langsung dengan korporasi apabila negara dianggap melakukan tindakan yang merugikan korporasi. Negara bisa dituntut dalam pengadilan dikarenakan tidak melindungi hak-hak yang dimiliki korporasi. Disini sangat jelas kekuatan korporasi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menekan negara. sudahkah kita siap dengan itu semua? Berkaca dari pengalaman yang lalu (misal kasus New Mont dan Freeport) Indonesia direpotkan dengan gugatan yang dilayangkan dua korporasi tersebut, gugatan-gugatan semacam itu akan lebih mudah dilakukan bila sudah menjadi bagian dari TPP.

Meskipun upaya melindungi hak-hak korporasi juga nemiliki dampak positif bagi pembangunan Indonesia, salah satunya adalah semakin meningkatnya investasi dikarenakan para investor merasa aman untuk berinvestasi efek dari adanya jaminan dan landasan hukum yang mengatur dan mengikat hubungan investor dan negara (bila melakukan kesalahan). Pertimbangan beberapa konsekuensi diatas harus benar-benar dilakukan secara matang. Terlebih dalam waktu yang bersamaan persaingan ekonomi dikawasan semakin ketat, termasuk sudah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean pada tahun ini.

Ada baiknya bila masyarakat Indonesia turut mengawal wacana ini, pertimbangan dan masukan dari banyak kelompok akan sangat membantu bagi bangsa ini. Agar keputusan akhir yang diambil oleh presiden Jokowi benar-benar dengan pertimbangan yang sudah sangat matang. kita jangan sampai terjebak karena trend yang sedang berkembang dan kurang memikirkan keuntungan dan kerugian atau apa yang akan didapatkan Indonesia dari adanya kerjasama ini. Bahkan mantan Presiden Indonesia ke-6 bapak Susilo Bambang Yudhoyono berunlangkali memberikan masukan kepada Presiden Jokowi agar lebih hati-hati untuk mengambil keputusan. Rakyat memiliki hak untuk menentukan, bukan?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *